Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahu…

Buku Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2014 berisi tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah.

PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB DALAM UPAYA PENYELAMATAN BAHASA INDONESIA DI RUA…

Pemerintah daerah sebagai perpanjangantangan pemerintah pusat, harus turut serta dalam menyosialisasikan bahasa Indonesia. Peran serta itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata, misalnya dengan menumbuhkan kesadaran aparatur untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Baik dalam naskah dinas, maupun komunikasi lisan selama berada di lingkungan kantor t…

KEMANTAPAN PERAN BAHASA INDONESIA DALAM PRODUK HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN I…

Bahasa hukum sebagai bagian dari laras bahasa ilmiah harus dibedakan dengan laras bahasa yang tidak ilmiah. Sifat ilmiahnya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu dengan tetap menjaga konsistensi dan keajegan penggunaan kata, istilah, dan rumusan norma dalam rangka memelihara kepastian hukum untuk mempermudah penerapan dan penegakan hukum.

MAKNA PEMAKAIAN BAHASA ASING DI KALANGAN PELAKU BISNIS LOKAL DI SURABAYA: SEB…

Full-text

PELUANG PERATURAN DAERAH (PERDA)TENTANG BAHASA DAERAH DALAM RANCANGAN UNDANG-…

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi, melestarikan, dan mengembangkan bahasa daerah yakni dengan mengaturnya dalam perda. Melalui perda, fungsi-Fungsi bahasa daerah seperti yang telah dirumuskan dalam seminar Politik Bahasa tahun 1999 dapat terwujud. Selain itu, perda yang merupakan produk pemerintah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bersifat memaksa. Pelaku ‘pen…

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 tahun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

33 hlm.;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

370.26 Per

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 tah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

6 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

370.26 Per

Undang-Undang Bahasa sebagai Sarana Pemantapan Politik Bahasa Nasional

Makalah ini berisi gagasan untuk membuat sebuah undang-undang bahasa. Pemakalah menjelaskan tentang latar belakang, situasi kebahasaan dewasa ini, serta ruang lingkup undang-undang bahasa.